Bayangin, uang Rp193,7 triliun hilang gegara oknum nakal di Pertamina! Jumlah itu setara dengan anggaran buat bangun 3.874 sekolah atau bayarin listrik seluruh Jawa Barat selama setahun. Kasus ini baru aja jadi sorotan Kejaksaan Agung pada Februari 2025. Nah, gimana sih cerita lengkapnya? Yuk, kita telusuri dari awal sampai ketahuan!
Asal Mula Skandal: Aturan ESDM Jadi “Pintu” Korupsi
Aturan yang Harusnya Bantu Malah Dibajak
Kasus ini berawal dari Peraturan Menteri ESDM No. 42 Tahun 2018 yang mewajibkan Pertamina prioritaskan minyak mentah dari dalam negeri. Tujuannya bagus: mengurangi impor dan nghemat devisa. Tapi, beberapa oknum di anak perusahaan Pertamina malah manipulasi aturan ini buat cari keuntungan pribadi.
Rapat Palsu dan “Pengondisian” Nakal
Dalam penyidikan, Kejagung nemuin bahwa tersangka (RS, SDS, AP) ngadain rapat Optimalisasi Hilir yang nggak jelas. Dari rapat ini, mereka sengaja menurunkan produksi kilang supaya minyak dalam negeri nggak kepake. Alhasil, Pertamina terpaksa impor lebih banyak dan di sinilah celah korupsi dimainin!
Modusnya Gimana Sih? Ternyata Ada “Main Mata” dengan Broker!
Impor Minyak Jadi Ladang Duit Haram
Daripada beli minyak lokal, para tersangka malah pilih impor dari broker luar. Mereka markup harga kontrak dan bagi-bagi fee ilegal 13-15% ke oknum. Contohnya, tersangka YF (pejabat Pertamina International Shipping) mark-up biaya pengiriman impor. Alhasil, negara harus bayar lebih buat sesuatu yang seharusnya nggak perlu mahal.
Kolaborasi Tersangka dan Peran Masing-Masing
Ada 7 tersangka yang terlibat dengan tugas beda-beda:
- RS (Dirut Pertamina Patra Niaga), SDS, dan AP: Ngondisikan rapat buat kurangi produksi kilang.
- YF: Markup kontrak pengiriman impor.
- DW & GRJ: Atur komunikasi ilegal buat dapetin harga tinggi.
- Lainnya: Bantu proses impor ilegal.
Tabel Data: Daftar Tersangka & Perannya
| Nama Tersangka | Posisi | Peran dalam Kasus |
|---|---|---|
| RS | Dirut Pertamina Patra Niaga | Manipulasi rapat optimalisasi hilir |
| SDS | Petinggi Subholding Pertamina | Setujui impor ilegal |
| AP | Petinggi Subholding Pertamina | Menangkan broker ilegal |
| YF | Pejabat Pertamina International Shipping | Markup kontrak pengiriman |
| DW & GRJ | – | Komunikasi ilegal untuk harga tinggi |
Negara Rugi Rp193,7 T—Dampaknya ke Kita?
Uang Rakyat Hilang, Harga BBM Bisa Naik!
Kerugian sebesar ini bikin APBN jebol. Dana yang harusnya buat subsidi, bangun infrastruktur, atau kesehatan, malah masuk kantong pribadi. Belum lagi, ketergantungan impor bikin harga BBM dalam negeri rentan naik.
“Ini bukan cuma masalah uang, tapi kepercayaan publik pada BUMN. Negara nggak boleh tutup mata!”
– Juru Bicara Kejaksaan Agung.
Pertamina Bilang “Siap Kooperatif”, Tapi Masyarakat Masih Kecewa
Walau Pertamina janji bantu proses hukum, publik tetap geram. Soalnya, ini bukan kasus pertama korupsi di Pertamina. Tahun 2020 aja, ada kasus korupsi LNG yang rugikan negara Rp1,3 T!
Proses Hukum: 7 Tersangka Ditahan, Apa Hukuman yang Bakal Dijeblosin?
Pasal yang Diancam: Berat!
Para tersangka dijerat Pasal 2 & 3 UU Tipikor tentang penggelapan anggaran. Hukumannya? Bisa penjara seumur hidup + denda Rp1 miliar! Tapi, kita tunggu aja proses pengadilan—apalagi ada kuasa hukum yang mungkin bikin jalannya berliku.
Kejagung Janji Usut Tuntas
Penyidik udah geledah dokumen, rekaman rapat, dan dengar keterangan ahli. Mereka juga bakal telusuri aliran dana ke rekening tersangka. Targetnya: recovery aset negara!
Pelajaran Buat Kita: Jangan Sampai Terulang!
Pentingnya Pengawasan BUMN oleh Publik
Kasus ini bukti lemahnya pengawasan internal Pertamina. Masyarakat harus makin kritis dan dorong transparansi BUMN, termasuk audit independen.
Stop Mentalitas “Cari Untung Singkat”
Korupsi sistemik kayak gini muncul dari mentalitas pejabat yang mau kaya instan. Perlu revolusi mental + sistem reward/punishment yang jelas di perusahaan.
FAQ (Pertanyaan Paling Sering Ditanyain)
Kenapa Baru Ketahuan 2025?
Proses penyidikan korupsi kompleks butuh waktu. Apalagi melibatkan banyak pihak dan dokumen rahasia.
Apa Pertamina Bakal Denda?
Untuk sekarang, fokusnya ke penahanan tersangka. Tapi, Pertamina bisa kena denda administratif kalau terbukti lalai.
Penutup
Skandal ini jadi tamparan keras buat Indonesia. Jangan cuma jadi berita, tapi harus jadi momentum perbaikan tata kelola BUMN. Jangan sampai uang rakyat dikorupsi lagi kita semua harus #AwasiAPBN!
P.S. Kalo ada info terbaru, pantengin terus jaklamer.com. Bakal kita update! 😉